Meski Raih WTP, Pramono Tekankan Penyelesaian Masalah Lapangan Jadi Prioritas Pemprov DKI
By Admin
Dok. Humas DKI
nusakini.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa keberhasilan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri. Menurutnya, pelayanan publik dan penyelesaian persoalan di lapangan tetap menjadi fokus utama.
Pernyataan itu disampaikan setelah Pemprov DKI Jakarta kembali memperoleh opini WTP untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut atas laporan keuangan daerah.
Pramono mengatakan, selain memastikan tata kelola keuangan berjalan baik, pemerintah juga harus memastikan kebijakan dan program dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.
Ia mencontohkan persoalan operasional Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di kawasan Senen yang sempat mengalami keterlambatan pemanfaatan meski proses perbaikannya telah selesai.
Menurutnya, hambatan semacam itu sering kali bukan disebabkan persoalan teknis pembangunan, melainkan kurang optimalnya komunikasi antarlembaga dan perangkat pelaksana.
“Saya lebih melihat ada persoalan-persoalan lapangan, misalnya tentang JPO yang ada di Senen. Kenapa kemudian setelah selesai begitu lama tidak segera difungsikan,” kata Pramono.
Ia menilai, keberhasilan administrasi harus berjalan beriringan dengan kecepatan penyelesaian persoalan yang dihadapi warga sehari-hari. Karena itu, seluruh jajaran Pemprov DKI diminta tidak hanya fokus pada aspek pelaporan dan kepatuhan administrasi.
Di sisi lain, Pemprov DKI juga berkomitmen menuntaskan berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dalam kurun waktu 60 hari. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga akuntabilitas sekaligus memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Pramono menegaskan bahwa opini WTP merupakan indikator penting dalam pengelolaan keuangan, namun keberhasilan pemerintah daerah pada akhirnya diukur dari kemampuan menghadirkan pelayanan publik yang cepat, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, Pemprov DKI berharap kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada warga dapat meningkat secara bersamaan.